Kontras Surabaya Sebut 25 Pendemo Tolak UU TNI di Surabaya Diamankan

Surabaya lagi jadi sorotan setelah Kontras Surabaya melaporkan 25 pendemo UU TNI yang diamankan. Aksi ini terjadi di Kota Pahlawan, di tengah polemik revisi undang-undang. Kontras Surabaya melaporkan, pengamanan ini dilakukan untuk memastikan hak asasi manusia.

A tense demonstration against the proposed Military Service Act in Surabaya, Indonesia. In the foreground, a crowd of protesters with signs and banners marching through the city streets. Middle ground features police officers maintaining order, their uniforms and equipment visible. The background depicts the urban landscape of Surabaya, with tall buildings and a cloudy sky overhead, lending a sense of civic unrest. The scene is captured with a wide-angle lens, highlighting the scale of the protest. The overall mood is one of civil disobedience and confrontation between citizens and authorities.

Pengamanan terjadi saat sekelompok pendemo unjuk rasa di pusat kota. Pihak keamanan langsung terlibat dalam penanganan. Kontras Surabaya memantau proses hukum dan perlakuan terhadap demonstran.

Kontras Surabaya Sebut 25 Pendemo Tolak UU TNI di Surabaya Diamankan: Kronologi Peristiwa

Penangkapan 25 pendemo yang menolak UU TNI menjadi topik hangat. Ini adalah kronologi penangkapan di Surabaya. Termasuk lokasi demo, alasan pengamanan, dan tanggapan dari pihak berwajib.

Lokasi dan Waktu Penangkapan Pendemo

Pengamanan dilakukan di tiga lokasi utama: Jalan Ahmad Yani, Alun-Alun Contong, dan dekat Kantor DPRD Surabaya. Aksi dimulai pukul 10.00 WIB. Demonstran bergerak dari Universitas Airlangga ke pusat kota.

Lokasi demo UU TNI ini memicu respons cepat dari aparat keamanan.

Penyebab Pengamanan Para Pendemo

Pihak keamanan mengatakan pengamanan karena demonstran melanggar aturan izin. Mereka khawatir ada gangguan keamanan di area keramaian. Dua puluh lima orang terlibat dalam tindakan ini.

Pernyataan Resmi dari Pihak Kepolisian

Polda Jatim mengatakan langkah ini untuk menjaga ketertiban. Dalam pernyataan polisi Surabaya, dikonfirmasi bahwa prosedur hukum sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004. Para pendemo kini menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surabaya Barat.

Kontroversi Seputar UU TNI yang Memicu Aksi Protes di Surabaya

Debat publik tentang kontroversi UU TNI semakin memanas. Beberapa pihak menyoroti alasan penolakan UU TNI karena dianggap mengurangi batas antara tugas militer dan sipil. Isu ini melibatkan polemik undang-undang militer terkait kewenangan TNI dalam urusan keamanan nasional.

Pasal 12 dan 13 UU TNI disebut memungkinkan intervensi militer dalam kebijakan sipil.
Ketidakjelasan mekanisme pengawasan memicu kritik terhadap UU TNI dari aktivis HAM.
Perdebatan juga melibatkan pertanyaan tentang hak masyarakat atas informasi transparan.CVTOGEL

Organisasi seperti Kontras menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, pemerintah mengklaim UU ini diperlukan untuk stabilitas keamanan. Polemik undang-undang militer ini juga mendorong diskusi tentang peran TNI di era demokrasi.

A heated protest scene set against the backdrop of the controversial Indonesian Military (TNI) law. In the foreground, a crowd of demonstrators passionately voicing their concerns, faces etched with determination. Banners and placards held high, conveying the gravity of the issue. In the middle ground, a tense standoff between protesters and uniformed authorities, their actions captured in a dramatic, cinematic lighting. The background subtly hints at the urban landscape of Surabaya, the setting for this pivotal moment of civic unrest. An atmosphere of charged emotion permeates the scene, reflecting the high-stakes debate surrounding the new TNI legislation.

Akademisi mengkritik ketiadaan konsultasi publik sebelum UU disahkan. Beberapa partai politik meminta revisi untuk memperkuat jaminan HAM. Pembahasan ini menyoroti urgensi dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai konsensus.PTTOGEL

Kesimpulan

Pengamanan 25 pendemo di Surabaya menunjukkan pentingnya hak berpendapat di Indonesia. Aksi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi masih menjadi isu sensitif. Ini terutama saat ada kebijakan pemerintah.

Peran Kontras sangat penting dalam memantau kasus serupa. Mereka memastikan prosedur hukum dilakukan secara transparan.ANGKARAJA

Masa depan UU TNI menjadi topik perdebatan. Banyak orang menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Dialog ini penting untuk menyeimbangkan keamanan nasional dengan hak warga negara.

Revisi aturan atau judicial review mungkin diperlukan. Ini agar kebijakan tidak menghalangi demokrasi.EPICTOTO

Pengalaman ini menunjukkan pentingnya hak berpendapat dalam demokrasi. Organisasi seperti Kontras menegaskan pentingnya pengawasan masyarakat sipil. Mereka menjaga keseimbangan antara stabilitas negara dan hak individu.

Dampak penangkapan pendemo lebih dari sekedar kasus hukum. Ini adalah panggilan untuk kebijakan inklusif yang melibatkan semua pihak.

SUMBER BERITA – MENARAPANDANG.ID